Logo
images

Antisipasi Perkara Hukum, Perhutani Rangkul Kejari

Untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin terjadi, Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal dan KPH Kedu Utara menandatangi MoU kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kendal.

Hal itu untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum, terkait pengelolaan hutan di wilayah KPH Kendal. Kerjasama keduanya diperkuat dengan penandatanganan Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Perum Perhutani KPH Kendal, KPH Kedu Utara dengan Kejaksaan Negeri Kendal di kantor Kejaksaan Negeri, Rabu (27/4).

Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Sarjono Turin, SH,MH mengatakan, kerjasama dilakukan karena selama ini banyak permasalahan keamanan pengelolaan hutan di Perum Perhutani yang berkaitan dengan aturan hukum. “Salah satu fungsi kejaksaan, adalah sebagai pengacara Negara. Di mana jika ada permasalahan hukum terkait aset-aset Negara serta kekayaan Negara, kami akan membantu menyelesaikannya,” ujar mantan jaksa KPK yang pernah menangani beberapa kasus korupsi ini.

Ditambahkan, selama ini yang diketahui masyarakat tugas jaksa hanya berperan sebagi penuntut dalam kasus pidana umum. Namun sebenarnya ada tugas lain dari Kejaksaan yang berhubungan dengan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Tugas kejaksaan sendiri adalah pengacara Negara.

“Kami mempunyai fungsi ganda. Selain sebagai penuntut, dalam kondisi tertentu juga sebagai pengacara Negara,” katanya.

Kajari berharap, permasalahan yang mungkin terjadi seperti sengketa lahan atau kasus ilegal logging bisa diantisipasi. “Kami siap memberikan bantuan dan pendampingan hukum jika Perhutani mengalami permasalahan hukum. Khususnya permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara,” kata Sarjono Turin.

Sementara itu Administrasi (Adm) Perum Perhutani KPH Kendal Ir Hendrat Suharnantono menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kendal merupakan kelanjutan dari MoU antara Unit I Perhutani Jawa Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Sengketa lahan di KPH Kendal rekatif kecil. Akan tetapi banyak persoalan yang bersinggungan dengan hukum dan harus diantisipasi. Tidak semuanya bisa kami selesaikan sendiri. Untuk itu kami melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan,” ujar Hendrat.

Setelah terjadi kesepakatan kerjasama, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kejaksaan terhadap permasalahan hukum. Keterllibatan Perum Perhutani KPH Kedu Utara dalam penandatanganan MoU, karena ada sekitar 2.000 hektar hutan yang ada di Kecamatan Singorojo, merupakan kawasan hutan wilayah KPH Kedu Utara.

“Luas hutan yang ada di KPH Kendal ada 20.300 hektar. 13.000 hektar ada di Kabupaten Kendal. Sudah barang tentu perasalahan-permasalahan hukum akan selalu ada,” paparnya.

( Lanang Wibisono / CN27 / JBSM )


TAG

Dipost Oleh Super Administrator

No matter how exciting or significant a person's life is, a poorly written biography will make it seem like a snore. On the other hand, a good biographer can draw insight from an ordinary life-because they recognize that even the most exciting life is an ordinary life! After all, a biography isn't supposed to be a collection of facts assembled in chronological order; it's the biographer's interpretation of how that life was different and important.

1 Komentar

Tinggalkan Komentar